Bung Karno dan M Natsir Berbeda Corak Pemikiran, Satu Tujuan untuk Indonesia

3. Islam memberi dasar-dasar tertentu untuk satu negara yang merdeka dan itulah ideologinya.

4. Umat Islam wajib mengatur negara yang merdeka itu atas dasar-dasar bernegara yang ditetapkan oleh Islam.

5. Tujuan ini tidak akan tercapai oleh umat Islam jika mereka ikut berjuang mencapai kemerdekaan dalam partai persahabatan semata, apalagi yang sudah bersifat membenci Islam.

6. Oleh karena itu umat Islam harus masuk dan mempekuat perjuangan mencapai kemerdekaan yang berdasarkan cita-cita Islam dari aslinya. (MN Nahrawi, 1979:46).

Mulai dari saat itulah Natsir mencanangkan ideologi Islam, nasionalisme Islam dan fundamentalisme Islam serta mengemukakan garis pemisah antara perjuangan kemerdekaan yang berdasarkan kebangsaan oleh Soekarno dan pendukungnya dengan perjuangan kememerkaan dengan cita-cita Islam.

itu niscaya menjadi Keadaan renungan Natsir. Berjuang hanya dengan pena dan kata-kata nam paknya tidak cukup. Oleh karena itu Natsir meningkatkan perjuan ganya terjun langsung ke dunia politik praktis.

Inilah wujud jalur ketiga Natsir dalam memperjuangkan Islam pada masa ini masuk organisasi sosial dan politik. Ia bergabung dengan Jong Islamieten Bond Bandung dan menjadi ketua 1928-1932. Lalu bersa ma-sama teman di Pembela Islam masuk ke PSII dan menyokong partai tersebut yang pada waktu itu di bawah pimpinan Haji Agus Salim dan HOS Cokroaminoto, selanjutnya dia masuk ke Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1939.

Polemik Soekarno Natsir akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an berlanjut ke masa berikutnya. Pada sekitar tahun 1940 muncul tulisan Sukarno dalam lima judul dalam majalah Panji Islam yang intinya adalah:

1. Umat Islam harus mengembangkan ijtihad dan menggunakan rasio yang mengarah ke sekularisasi dan bila perlu melebur diri dalam Kebudayaan Barat atas nama modernisasi seperti yang dilakukan oleh gerakan Turki Muda di bawah pimpinan Kemal Pasya atau Kemal Attaturk.
2. Agama harus dipisahkan dari negara dan menyerahkan agama ke tangan rakyat kembali lepas dari urusan negara, sehingga agama dapat menjadi subur.
3. Dalam negara demokrasi, meskipun agama dipisahkan dari negara, asal sebagian anggota-anggota Parlemen berpolitik agama maka keputusan-putusan Parlemen akan memuat fatwa-fatwa agama pula.

Sebagai reaksi tulisan terhadap Sukarno tadi, Natsir mengemukakan konsepsi negara yang berdasarkan Islam yang nantinya dapat menjamin kebahagiaan umatnya di dunia dan akhirat. Konsepsinya sebagai berikut :

"Untuk memperbaiki negara harus dimasukkan ke dalamnya dasar-dasar hak dan kewajiban antara yang memerintah dan yang diperintah. Harus dimasukkan ke dalamnya dasar-dasar dan hukum muamalah antara manusia dengan Allah yang berupa peribadatan untuk dapat menghindari perbuatan rendah dan mungkar."

"Perlu ditanamkan di dalamnya budi pekerti yang luhur untuk mencapai keselamatan dan kemajuan (kemajuan). Perlu ditanamkan falsafah yang luhur dan suci, satu ideologi yang menghidupkan semangat untuk raksasa berjuang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. Kesemuanya telah terkandung dalam satu susunan, suatu sistem, satu kultur, satu ajaran, satu ideologi yang bernama Islam."(Ibid: 49).

Journalist: Shofwan Karim
Editor: Anton Hilman
Source: https://langgam.id/bung-karno-dan-m-natsir-berbeda-corak-pemikiran-satu-tujuan-untuk-indonesia/