Konvensi DMDI V, Ekonomi, Pelancongan dan Pelayanan yang Prima

Episode-4

Oleh Shofwan Karim

Hasil Lokarkarya dilaporkan di dalam rapat pleno terakhir Konvensi DMDI, pada pagi hingga tiba waktu sholat Jum'at (8/10/2004) siang. Setelah menggambarkan secara singkat produk Biro Dakwah, Pendidikan dan Iptek, pada tulisan sebelum ini, penulis selanjutnya ingin melukiskan produk atau dalam konvensi ini disebut resolusi biro ekonomi, pelancongan (pariwisata), wanita, belia (pemuda) dan budaya.

Read also: Kilas Balik Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam V, Langkah Jangka Panjang Amat Strategis

Kelik juga: Episode-3 DMDI Pendidikan

Semua resolusi dibuat berdasarkan masukan sebelumnya dari berbagai secretariat DMDI subregional atau provinsi. Sekretariat Sumbar, misalnya, telah memasukkan 18 usulan untuk semua biro. Resolusi juga merangkumi out-put (hasil) lokakarya sehari penuh sebelumnya (Rabu, 6/10). Lalu ditambah dengan statement atau pidato (Kamis, 7/10) masing-masing Gubernur dari provinsi dan negara DMDI.

Di antara gubernur yang memberikan pidato adalah Tengku Rizal Nurdin Sumut, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Riau Rusli Zainal, Wakil Gunernur Sumsel serta Gubernur Mindanau Filipina Selatan. Yang terakhir ini adalah gubernur yang tetap bertahan bersama seluruh delegasinya, memberikan masukkan pada pagi sampai Jum'at siang itu. Mereka bicara dalam bahasa Inggris karena tak bisa bahasa Melayu dan tidak dalam bahasa Tagalog karena hadirin tak mengerti Tagalog.

Kembali ke Biro Ekonomi. Pelapor biro ini adalah Puan Suriyati Abdullah peserta dari Kantor (disini disebut jabatan) Pelajaran Melaka. Pada dasarnya resolusi bidang eknomi ini melahirkan beberapa agenda konkrit dalam trading-business. Untuk hal ini, delegasi Sri Langka menginginkan ada pertemuan khusus DMDI .

Akan tetapi dari delegasi Indonesia seperti dikutip oleh Puan Suriyati menginginkan hal itu diserahklan ke masing-masing negara. Namun Indonesia setuju diperlukannya kelembagaan semacam Business-Council. Di Dewan Bisnis itulah dikembangkan jaringan bisnis antar negara DMDI. Lembaga ini diharapkan bertanggungjawab memberikan bimbingan dan info serta perta pembinaan kepada pebisnis DMDI.

Read also: Bung Karno dan M Natsir Berbeda Corak Pemikiran, Satu Tujuan untuk Indonesia

Kenyataan yang tak bisa ditampik ialah adanya kasus pada beberapa negara DMDI keadaan birokrasi yang agak berbelit. Dengan tidak menyebut negara mana, resolusi meminta bahwa lembaga itu harus memberikan bimbingan kepada pebisnis DMDI untuk mempelajari secara seksama birokrasi, peraturan dan proses bea-cukai serta pengetahuan lintas-batas antar negara.

Menurut ingatan penulis, ada usulan ideal tahun lalu yang masih muncul di dalam resolusi tahun ini. Menerapkan secara berterusan sistem pembayaran menggunakan dinar emas dalam aktiviti DMDI. Usulan itu malah setelah penulis pelajari, bahkan sudah ada sejak berdirinya DMDI 5 tahun lalu, namun belum pernah terealisasikan. Sayang, konsepsi ideal itu tidak memberikan solusi konkret bagaimana pelaksanaannya.

Journalist: Shofwan Karim
Editor: Anton Hilman
Source: Harian Singgalang Oktober 2004